Heboh Kios Madura Dilarang Buka 24 Jam

Jakarta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyuarakan sampai saat ini pemerintah kota tak memiliki regulasi seperti Perwali (Regulasi Wali Kota) mengenai jam operasional toko Madura.

Jaya Negara di Denpasar bahkan buka suara setelah ramai pro dan kontra mengenai toko Madura di Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, yang saat penertiban oleh Satpol PP diimbau untuk buka cukup sampai jam 12 malam.

Dikenal toko serba ada atau yang dikenal toko Madura slot depo 10k saat ini keberadaannya tersebar di Denpasar, dimana mereka berjualan 24 jam penuh dan karyawannya kerap kali berganti.

Pemkot Denpasar kemudian memandang penertiban berupa pendataan penduduk pendatang merupakan upaya yang tepat untuk mengantisipasi potensi yang mengganggu ketertiban lingkungan, sementara terkait kebijakan jam operasional toko masih sepatutnya dicari tahu.

“Aku akan koordinasikan memandang apa pertimbangannya, mungkin dalam konteks kini ini karena seringnya kejadian pertengkaran, kami memang menginstruksikan kepada jajaran desa/lurah lewat camat agar melakukan penertiban penduduk,” ujarnya.

Penduduk Pendatang
Menurutnya perbuatan Pemkot Denpasar bukan bermaksud berprasangka kepada penduduk pendatang secara khusus yang berprofesi menjaga toko Madura, tapi berkeinginan ibu kota Bali itu konsisten kondusif.

“Kami berkeinginan membangun Denpasar ini agar konsisten kondusif, kami amat menghormati pendatang, apalagi dia datang juga membawa rezeki, ada juga mencari kerja, membantu pengerjaan kerja, dalam konteks penertiban penduduk mungkin lurahnya mengambil kebijakan menjaga kelurahannya, dengan ditutup jam 12,” ujarnya.

Berdasarkan dia, minta toko Madura tutup pukul 00.00 Wita bukan merupakan wujud pemerintah mendukung ritel modern yang buka sampai lebih larut.

Jaya Negara sendiri memantau selama ini daerah pinggiran Denpasar Bali itu memang telah sepi saat tengah malam, sehingga sekiranya walhasil kebijakan Kelurahan Penatih ini tepat karenanya dia tak segan-segan untuk mendukung.

Akan tapi, dia berkomitmen akan melakukan kajian secara khusus dahulu apalagi sekiranya ke depan sepatutnya dipertegas lewat regulasi wali kota, lantaran menurutnya untuk menghasilkan kebijakan hal yang demikian Perwali membutuhkan kajian berbagai tim.